ketakketikmustopa.com, Setiap tanggal 2 Mei, bangsa ini kembali memperingati Hari Pendidikan Nasional. Spanduk terpasang, pidato dikumandangkan, dan nama Ki Hajar Dewantara kembali digaungkan sebagai simbol perjuangan pendidikan di Indonesia. Namun di tengah suasana seremonial itu, ada satu pertanyaan mendasar yang patut direnungkan secara jujur: pendidikan kita hari ini sebenarnya berpihak kepada siapa?
Sejarah mencatat bahwa Ki Hajar Dewantara tidak sekadar membangun lembaga pendidikan, tetapi menghadirkan gagasan besar tentang pendidikan sebagai alat pembebasan. Pada masa kolonial, akses pendidikan dibatasi hanya untuk kalangan tertentu. Rakyat kecil dipinggirkan, tidak diberi ruang untuk berkembang. Dari kegelisahan itulah lahir prinsip bahwa pendidikan harus memerdekakan manusia—bukan sekadar mencerdaskan, tetapi juga membebaskan dari ketertindasan struktural.
Namun, jika kita menengok kondisi hari ini, semangat tersebut belum sepenuhnya terwujud. Memang, secara konseptual pendidikan kita terus berkembang. Berbagai kebijakan lahir, kurikulum diperbarui, dan teknologi mulai terintegrasi dalam proses pembelajaran. Tetapi di balik semua itu, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketimpangan yang belum terselesaikan.
Masih banyak guru honorer yang menerima penghasilan jauh dari layak. Tidak sedikit dosen yang mengabdi bertahun-tahun tanpa jaminan kesejahteraan yang memadai. Di sisi lain, kita terus berbicara tentang kualitas pendidikan, daya saing global, dan masa depan generasi bangsa. Pertanyaannya, bagaimana mungkin kita membangun pendidikan yang berkualitas jika para pendidiknya sendiri belum mendapatkan keadilan?
Di titik inilah, persoalan keberpihakan menjadi sangat penting. Pendidikan tidak boleh netral dalam arti yang sempit. Ia harus berpihak—pada mereka yang lemah, yang terpinggirkan, dan yang selama ini tidak mendapatkan akses yang adil. Tanpa keberpihakan, pendidikan hanya akan menjadi alat reproduksi ketimpangan sosial, bukan jalan keluar darinya.
Peringatan Hari Pendidikan Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Ia harus menjadi momentum refleksi kolektif: apakah arah kebijakan pendidikan kita sudah selaras dengan cita-cita awal para pendiri bangsa? Ataukah kita justru terjebak dalam formalitas yang kehilangan ruh perjuangan?
Peran mahasiswa dan generasi muda menjadi sangat krusial. Mereka tidak cukup hanya menjadi bagian dari sistem, tetapi harus berani menjadi penggerak perubahan. Kepekaan terhadap realitas sosial, keberanian untuk bersuara, serta komitmen untuk memperjuangkan keadilan dalam pendidikan adalah fondasi penting untuk masa depan yang lebih baik.
Semangat Ki Hajar Dewantara belum selesai—dan mungkin memang tidak akan pernah selesai. Pendidikan adalah proses panjang untuk memanusiakan manusia. Ia membutuhkan keberanian untuk terus mengoreksi diri dan memperjuangkan keadilan.
Akhirnya, Hari Pendidikan Nasional 2026 ini mengajak kita semua untuk tidak sekadar merayakan, tetapi juga bertanya dan bertindak: pendidikan kita hari ini, benar-benar berpihak kepada siapa?
Wallohu a'lam
Tidak ada komentar:
Posting Komentar